Skip to content

KTP, Kolom Agama, dan Alfatihah

March 16, 2010

Sebab saya pendatang di sini, dengan bahasa Belanda yang ala kadarnya yang penting kenyang, dan keharusan untuk berbaur dengan penduduk asli untuk bisa bertahan, maka banyak hal dalam proses melebur secara sosial yang membuat saya nyaris makan hati.

Orang Belanda, sangat menyukai sosialisasi. Bagi mereka, pesta, pertemuan, perjamuan adalah ajang mengasah kecerdasan (bersosialisasi konon juga termasuk dalam kategori penting penentu cerdas tidaknya seseorang secara keseluruhan).

Mereka mampu bercakap dengan keterampilan yang kerap membuat saya iri. Keterampilan mengangkat hal-hal kecil, mencari pokok pembicaraan, yang bagi saya amat sangat tidak penting (tentang cuaca semisal). Lantas kenapa kalau hari ini cuaca minus tiga, kemarin minus dua? Perbedaan satu derajat itu bisa menjadi bahan pembicaraan selama 10 menit.

Tapi itulah. Saya tak heran jika di negeri kecil ini yang kerap dijuluki cina eropa, setiap orang terbiasa bercakap, musyawarah, nego, win-win, tawar menawar, you give me some I will give you some. Setiap orang bebas bicara.

Mereka menyebutnya polder model. Saya menyebutnya model pedagang dan makelar.

Namun karena telah memutuskan untuk tinggal di sini, mau tidak mau saya harus berhadapan dengan homo netherlandicus ini dan harus mencari cara bagaimana menghadapi orang-orang Belanda. Semboyan saya, learn to deal with them before they deal with you…

Puncaknya adalah saat saya harus menghadiri perayaan akhir tahun dengan kolega. Sebagai intern ‘termuda’ saya harus hadir. Dengan usia keberadaan di kantor masih berhitung hari, ditambah kenyataan saya satu-satunya non Belanda di ruangan, saya mendapati diri saya berdiri di sudut, dengan gelas minuman di tangan, sendiri dan canggung.

Tapi saya mendapatkan penyelamat. KTP saya. Kartu Tanda Penduduk saya.

KTP saya, dikeluarkan di Makassar, masihlah aktif hingga sekarang. Bagi orang Belanda, sesuatu yang menjadi bukti bahwa saya masih bagian dari negeri bernama Indonesia itu, tentu menjadi semacam penanda yang eksotik bagi mereka. Identitas sebuah penduduk negeri yang ‘lain’.

Peta di Punggung
Awal mulanya adalah saat saya harus bersusah payah menjelaskan di mana Makassar itu kepada salah seorang kolega, yang akhirnya memutuskan untuk bercakap dengan saya yang sendiri di pesta itu. Bukan cuma satu orang, beberapa orang mulai bergabung dengan kami saat percakapan kami menyentuh topik negeri asal saya. Umumnya orang Belanda tahu dengan tepat di mana Indonesia, dan tak secara bodoh mengaitkan letak geografi Indonesia dengan Polinesia atau semacamnya. Dengan riwayat kolonialisasi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, durasi yang memakai abad sebagai satuan, saya kira keterlaluan jika sampai mereka tak mengenal Indonesia.

Hanya saja Indonesia bagi sebagian mereka hanya Jawa, Bali dan mungkin Sumatera. Hanya sedikit orang yang akrab dengan pulau-pulau lain. Jadi saat saya mendapati air muka kebingungan beberapa kolega saat saya menyebut Sulawesi, serta merta saya menghunus KTP dari dompet.

Di punggung KTP terdapat peta Indonesia. Lalu saya menunjuk ke kaki tegak pulau Sulawesi. Saya berasal dari sini, kata saya. Dulu pulau ini bernama Celebes. Daya tarik pariwisatanya adalah Toraja dengan alam pegunungannya, kuburan tebingnya, upacara kematiannya dan sebagainya dan sebagainya. Lalu gumaman ooh panjang terdengar. Salah satunya lalu menyambut KTP yang masih terjulur di hadapan para pemirsa.

KTP saya lalu ia bolak-balik . Dan Saat menemukan kata Islam di kolom agama, ia bertanya. Ini apa? Jawab saya, Agama. Heh? Di kolom KTP? Iya.

Dibesarkan di negeri sesekuler Belanda, bagi mereka kolom agama dalam KTP adalah hal yang teramat ajaib. Dalam dokumen administrasi apapun dan dalam formulir apapun, kecuali tentu saja untuk hal-hal yang terkait dengan organisasi keagamaan, tak pernah bentuk keyakinan kepada Tuhan dipertanyakan, dicatat dan dikelompokkan.

Diskriminasi Administrasi
KTP yang mengundang tanya ini tak sekali dua muncul dalam percakapan saya dengan orang-orang Belanda. Hari ini semisal: teman sekamar saya, profesor, usia mendekati 60 (dengan rambut putihnya, wajahnya mengingatkan saya pada Dustin Hoffman) juga bertanya, saat saya menanyakan adakah ia merayakan natal secara religius. Lalu pertanyaan-pertanyaan tentang agama bertukaran antar kami, dan pada suatu ketika saya harus menunjukkan KTP saya untuk menunjukkan identitas agama saya.

Ia terkejut, saya memaklumi. Tapi saya sangat jengah saat ia mengumumkannya keras-keras saat beberapa orang kebetulan masuk di ruangan kami. Rahmat terdaftar sebagai muslim dan agamanya tercantum di kartu identitasnya!

Semua orang berkerumun, komentar beruntun (masak? Benar? Kok bisa? Wah, aneh sekali), lalu menatap saya dengan mata bulat-bulat seolah saya tontonan yang menarik, dan saya merasa menjadi tukang sulap. Bukan dengan topi dan tongkat, melainkan dengan KTP ajaib.

Mereka lalu banyak bertanya akibat dari pelabelan yang demikian telanjang, dan keharusan untuk memilih agama tertentu dan mencantumkannya dalam KTP. Bagaimana jika terjadi kerusuhan antar agama? Kata saya, bahkan dalam keadaan tanpa kerusuhan, KTP dan kolom agama itu masih juga mendatangkan masalah.

Suatu waktu di tanah air, saya harus mengurus surat keterangan belum menikah. Saya tak pernah berurusan (atau lebih tepatnya menghindar keras untuk berurusan) dengan birokrat. Dan karena saya pikir menikah itu semestinya perkara yang tercatat di lembaran negara, saya semestinya ke Catatan Sipil.

Tapi di kantor Catatan Sipil mereka menolak. Katanya sebab di KTP saya tercantum Islam, untuk surat pernyataan tak menikah saya harus ke departemen agama. Tapi jika yang tercantum bukan Islam, saya boleh mengurusnya di catatan sipil. Kok bisa? Bukankah ini diskriminasi islam dan bukan islam? Bukankah kawin mawin itu urusan sipil dan bukan urusan Departemen Agama? Atau kalau Departemen Agama bersikeras menjadikannya urusan mereka entah karena motif apa, kenapa tak berbagi data dengan Catatan Sipil?

Di kantor Catatan Sipil saya protes keras, sebab saya tak mau surat keterangan itu berstempel Departemen Agama. Saya tengah mengurus data sipil saya, bukan keyakinan saya, kata saya kepada pegawai. Si pegawai tak bisa berbuat apa-apa selain mengangguk-angguk mengiyakan, tapi lantas menyarankan saya untuk menemui atasannya. Atasannya juga mengangguk-angguk, tapi malah merujuk saya ke Bapak Kepala Kantor. Kepala kantor Catatan Sipil (namanya Pak Sinaga), ia (kemungkinan besar bukan muslim), setuju dengan pandangan saya. Tapi, katanya bernada pasrah, mungkin setengah putus asa pada kekeraskepalaan saya: saya tak punya data-data Adik. Adik terdaftar sebagai muslim, Departemen Agama-lah yang berhak menerbitkan surat keterangan belum menikah.

Saya tetap bertahan tak mau mendapatkan surat berstempel Departemen Agama. Lalu ditempuhlah jalan tengah, setelah debat panas di ruangan bapak kepala yang sejuk oleh ase. Surat keterangan itu harus tetap saya dapatkan dari Depag, dan berdasarkan itu Catatan Sipil akan membuatkan dokumen. Kerja dua kali. Sangat konyol, tapi bagi saya, lebih konyol lagi jika sampai mau turut dalam birokrasi pencatatan pernikahan yang tak masuk akal ini.

Saya tetap harus ke Departemen Agama. Memendam amarah, saya ke kantor Departemen Agama kotamadya, namun malah disuruh kembali ke KUA di tempat tinggal saya. Ujung pukul ujung, Alauddin dan Tamalanrea di Makassar yang panas, dan mesti ditempuh dua kali bolak-balik. Dengan kendaraan umum pula. Seharian itu saya harus membuntal rasa kesal. Di penghujung hari, surat itu akhirnya keluar juga, dengan stempel catatan sipil. Ah ya, saat di KUA, saya harus membayar ongkos administrasi. Seikhlasnya, kata si pegawai. Ongkos administrasi, dengan kadar keikhlasan sebagai batasannya. Di Kantor Urusan Agama yang maha suci dan bermoral itu.

Kenalkan, nama saya ironi.

Alfatihah di Tengah Razia
Cerita berlanjut. Tapi pertanyaan menyeling.“Lantas, bagaimana jika terjadi keributan antar agama? Beberapa tahun silam, di Maluku, pernah terjadi kerusuhan, kan? Dengan KTP itu sangat mudah menentukan siapa di kubu mana…”

Saya tak bisa apa-apa selain membenarkan. Betapa kolom agama di KTP bisa menjadi mimpi buruk bagi kaum minoritas saat terjadi kerusuhan bermotif agama. Lawan mudah dikenali, cukup dengan memeriksa KTP. Celakalah mereka yang terjaring. Saya teringat pada peristiwa beberapa tahun lalu, di depan sebuah kampus termegah di Indonesia Timur di Makassar, saat segerombolan orang berdemo menunjukkan solidaritas sebagai saudara seiman untuk ‘saudara-saudara’ mereka yang tengah bertikai dengan ‘musuh’ di Maluku.

Gerombolan itu lalu menyetop setiap yang lewat, memeriksa KTP mereka, lalu menahan mereka yang dianggap ‘musuh’.

“Tapi kan, engkau bisa saja sengaja tak membawanya? Atau pura-pura lupa?” Kejar kolega saya. Saya bilang, ini razia. Engkau digeledah, bila perlu secara paksa, dan bila engkau lupa, mereka memaksamu merapal surat al-fatihah. Mungkin pikir yang merazia itu, sedogol-dogolnya seorang muslim, pasti hapal al-fatihah.

Jika ayat suci bisa dipakai untuk mengusir setan, saya kira itulah saat yang tepat untuk membuktikannya.

Saya masih ingat jelas semuanya. Belasan orang yang naas itu dibaringkan telungkup di aspal, di tengah malam yang jahanam, nyaris telanjang sebab pakaian mereka cabik oleh parang, lalu beberapa orang melompat-lompat di atas tubuh mereka. Tubuh yang terinjak-injak, keplak muka yang ditempeleng, darah yang mengalir, suara yang mengaduh, dan teriakan allahuakbar dari para penganiaya….

(Saya tak pernah gentar pada darah atau luka. Tapi malam itu saya merasa perut saya seperti teraduk oleh penganiayaan masal bermotif agama di depan sebuah kampus besar, wajah beberapa penganiaya yang saya kenali sebagai teman mahasiswa, dan kenyataan bahwa saya terlalu pengecut untuk bisa berbuat apa-apa).

Duta Bangsa
Kolega saya itu, dengan iman yang begitu kuat pada sistem dan negara yang bijaksana dan mengayomi, bertanya: kenapa tak melapor polisi?

Saya cuma bisa mengangkat bahu, tak tega mengatakan bahwa di sekitar gerombolan itu, seorang polisi berseragam tengah menggenggam pesawat HT, melapor entah kepada siapa, “keadaan aman terkendali,” katanya. Lalu kemudian berteriak ke arah gerombolan, jangan sampai mati, jangan sampai mati….

Mungkin saya bukan duta bangsa yang ‘baik’, tak bisa menutupi aib negeri sendiri, atau mengemasnya sedemikian rupa lalu berkilah, sistem ini yang cocok untuk negeri seperti Indonesia. Sebab saya tak bisa mengerti bagaimana bisa bangsa dengan potensi konflik yang besar oleh pondasi sosial ekonomi yang rapuh, iman yang personal dikotak-kotakkan, di tengah masyarakat yang sangat majemuk. Seperti meletakkan petasan di bibir kolam bensin.

Atau seperti biasa, akan ada yang mengajukan teori konspirasi bahwa kerusuhan dan razia telah diplot oleh orang-orang ‘atas’. Taruh kata benar, tapi kenapa banyak orang (terdidik pula) masih begitu dungu untuk membiarkan diri diperangkap oleh plot, apa pun itu?

Bagi saya, peraturan KTP beragama ini adalah peraturan tanpa dasar yang bisa berbuah pahit. Sangat pahit.

Setelah kisah ini meluncur, kolega seruangan saya terdiam, seperti berpikir panjang. Dengan usianya, mungkin ia tak bisa membayangkan bahwa pelabelan iman dan kepercayaan yang terkotak, terorganisasi dan terstruktur dari hulu ke hilir, hadir di negeri ini, dengan segala akibatnya. Dan saya, masih dengan status penduduk Indonesia yang saya cintai, meski kerap dengan kesedihan, hanya bisa tersenyum getir.

Sebab hingga sekarang pun, KTP saya sendiri masih kerap membuat saya termenung.

6 Comments leave one →
  1. Samba permalink
    March 17, 2010 2:55 pm

    Kok kamu (atau apa yang sopan nih panggilnya), keras kepala soal Surat Keterangan Nikah, kenapa pemisahan pencatatan tersebut bisa sebegitu menjengkelkanmu? Soal agama di KTP memang kenapa? Kalo skenario diatas misal kerusuhan agama dan mesti mati karena KTP itu sudah ajal namanya kalopun tidak rela mati memangnya bisa apa kita? Pastikah dengan tidak adanya agama dalam KTP bahkan tidak ada KTP mampu menyelamatkan? buktinya tidakkan (Aman terkendali) Keanehan itu dan mulai kamu pertanyakan terjadi karena kamu berada diwilayah yang sangat berbeda, selagi di INA tidak terbersit sedikitpun masalah KTP itu bukan?

  2. Jaka permalink
    March 19, 2010 10:13 am

    susah ngomong dengan wong nggak mikir kayak samba ini…. bacak dulu, mas! ktp itu membantu identifikasi di perang antar agama. udah perangnya tolol, negara melabeli pula.
    ente bicara ajal? ya wis, ente ke jalan raya dengan mata tertutup. kalok ketabrak modar ya itu udah ajal ente. kalok tidak ya ente bersyukur. tapi kudu dengan mata tertutup ya! awas kalo tidak.
    tidak terbersit masalah ktp? ktp itu simbol, tolol! simbol kalok negara merestui pelabelan keyakinan orang. dikotak2in kayak tulisan di atas. makane ane setuju kolom agama itu dihapus. biar orang nggak suka ribut pake agama di mana-mana.
    negara itu kudu sekuler. nggak usah ngurusin agama. biar adil. kalok mau ngurusin agama, cukup pake nilai2 moralnya, kagak perlu administrasine. ngapain negara ngurusin apa yg orang percaya? orang mo nyembah kubur, salib, batu, terserah. nggak perlu dideskriminasi. mo kawin saja, pake beda2 tempat daftarnya. kalo gua nyembah pohon, apa urusannya dengan negara? selamak gua taat hukum, bayar pajak, negara nggak boleh deskriminatif.
    tulisan di atas bagus buat perenungan, tapi kurang data dan kurang tajam membandingkan dengan negara sekuler. cuma komentar sampeyan bikin gerah, sampeyan bisa mikir ndak?

  3. samba permalink
    March 19, 2010 1:20 pm

    Reply To Jaka
    Kok Nyolot sekali…
    Perpedaan sudut pandang telah membutakan anda dan sekuleritas yang anda bela (Perbedaan adalah keniscayaan demokrasi) dan membuat anda menghina saya, belum pasti saya lebih bodoh dari anda,… kalaupun anda lebih pintar dari saya pasti tidak dalam semua bidang.
    Saya sangat tidak setuju dengan sekulerisme, kenapa?
    Karena saya muslim dan saya bagian dari pemerintah (PNS) walau bukan PNS DEPAG. Jika anda muslim anda pasti tahu bahwa “Setiap muslim harus mempertanggungjawabkan apa yang berada dibawah penguasannya” Pemerintah/presiden jelas bertanggungjawab terhadap apa yang disembah sebesar daya yang pemerintah bisa makanya lahirlah DEPAG buat ngurusin agama anda.
    “Mau kawin saja pake beda2 tempat daftarnya” Memangnya kenapa kalo beda kan memang agama beda, yang nikahin beda, tempat pernikahannya juga biasanya beda. Yang anda perlukan hanya sedikit pengetahuan bahwa kalo saya muslim saya mengurus soal pernikahan di KUA kalau bukan muslim di Catatan Sipil. Saya tidak melihat itu sebagai sebuah diskriminasi analoginya karena Cewek sama Cowok beda kalau mau buang hajat tempatnya juga beda, masalahnya dimana?????
    Soal ada tidaknya status agama dalam KTP juga bukan masalah bagi saya, dan saya belum pernah mengalami diskriminasi karena status itu (apa karena muslim mayoritas wallahu a’lam)
    Sampeyan nanya apa saya mikir tidak, kira2 inilah pikiran saya, hanya saja anda tidak melihatnya sejauh ini karena saya menulisnya juga dengan gaya yang lebih banyak bertanya.

  4. wongnyasar permalink
    January 15, 2011 2:23 pm

    ini tulisan yang sungguh menarik! bagus!

  5. people listener permalink
    January 16, 2011 6:42 am

    menarik🙂

  6. June 3, 2011 11:10 am

    tulisan yang sangat menarik.🙂

    btw, ini ada sedikit tulisanku tentang Agama versus Golongan Darah di http://www.apakabar.ws/content/view/3027/88888889/

    salam ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: